Kongres III IPKANI (Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia) Terancam Sepi Peminat

FKP3D, Lampung - Kongres IPKANI III yang rencananya akan dilaksanakan di LPPM, Jakarta pada tangga 5-6 Desember 2016 terancam sepi peminat. Menurut bendahara panitia kongres, hingga siang hari Jumat, 18 November 2016 peserta yang telah menyatakan kehadirannya dan melakukan pembayaran biaya kongres belum mencapai 100 orang.

Kongres III Ipkani

Semestinya, gelaran Kongres III IPKANI yang merupakan moment 3 tahunan ini dapat dihadiri oleh lebih dari 500 orang peserta dari berbagai kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Konfirmasi yang didapatkan dari panitia bahwa undangan telah dikirim melalui e-mail personal ke hampir 1000-an orang calon peserta, akan tetapi, hingga mendekati batas akhir pembayaran yang ditetapkan panitia, peserta yang mendaftarkan diri tidak lebih dari 100 orang.

Menurut Anggaran Dasar IPKANI, Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% plus 1 jumlah pengurus daerah yang syah. Melihat kondisi yang ada, maka ada kemungkinan bahwa Kongres III IPKANI gagal terlaksana karena tidak memenuhi persyaratan minimal untuk syahnya suatu kongres.

Sepinya peminat untuk menghadiri kongres bukan tanpa alasan. Banyak penyuluh perikanan PNS daerah yang merasa kecewa karena mereka menganggap bahwa organisasi IPKANI dianggap tidak mampu untuk memperjuangkan aspirasi dan nasib mereka.

Ditengah carut-marutnya proses pelaksanaan pengalihan penyuluh perikanan PNS ke Pusat, IPKANI dianggap tidak mampu menjembatani dan memperjuangkan nasib penyuluh perikanan PNS yang berada didaerah. Seperti yang telah ramai menjadi perbincangan di media sosial, bahwa proses pengalihan penyuluh perikanan PNS dari daerah ke pusat diambang kegagalan, hal ini dikarenakan kementerian keuangan tidak menyetujui penambahan anggaran belanja pegawai yang akan beralih dari daerah ke KKP.

FKP3D Lahir dari Sebuah Keresahan

FKP3D, Lampung - Forum Komunikasi Penyuluh Perikanan PNS daerah merupakan sebuah wadah bagi seluruh penyuluh perikanan PNS Daerah yang lahir sebagai wujud dari keresahan anggotanya terhadap pemberlakukan UU No 23 Tahun 2014. FKP3D terbentuk tepat saat hari pahlawan pada tanggal 10 November 2016.

Dalam musyawarah nasional yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 November 2016 dan dihadiri oleh 190 orang penggagas yang berasal berbagai wilayah di seluruh Indonesia dibentuklah FKP3D Indonedia. Dengan semangat aklamasi peserta musyawarah menyerahkan pucuk kepemimpinan organisasi kepada Slamet Novianto, S.Pi, M.Sc dalam masa jabatan 1 tahun.

Bergabung Bersama FKP3D Indonesia

Lahirnya FKP3D tidak terlepas dari carut-marutnya proses pengalihan penyuluh perikanan PNS dari daerah ke pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Sesuai dengan amanat UU NO 23 tahun 2014 penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan oleh karena itu, proses pengalihan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dari daerah ke pusat harus sudah selesai per tanggal 1 Oktober 2016. Akan tetapi, hingga tulisan ini dibuat, proses pengalihan tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

Ikhwal mandegnya pengalihan personel PNS Penyuluh perikanan dari daerah ke pusat disinyalir karena terbitnya surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-757/MK02/2016 tanggal 9 September 2016 tentang penyediaan alokasi belanja pegawai tahun 2017 sebagai tindak lanjut  rencana pengalihan status pegawai atas pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014.

Inti dari surat tersebut adalah kementerian keuangan tidak mengabulkan permintaan penambahan alokasi belanja pegawai dengan alasan bahwa berdasarkan arahan bapak Presiden dalam rapat terbatas tanggal 30 Mei 2016 yang tidak memperkenankan dilakukannya pengalihan status pegawai dari daerah ke pusat.