Penyuluh Perikanan PNS Daerah (Luhkanda) Riwayatmu Kini; Luhkanda Sayang Luhkanda Melayang

Kalimat penyuluh adalah ujung tombak pembangunan masyarakat kelautan perikanan merupakan kalimat sederhana yang mengandung arti luas. Ibarat pasukan yang akan menuju medan perang, penyuluh adalah prajurit yang selalu berada di garis terdepan. Kesuksesan dari suatu program kegiatan tidak lepas dari pengawalan dan kerja keras seorang penyuluh, tapi sayang dalam kenyataannya kerja keras penyuluh terutama yang diberi embel-embel penyuluh perikanan daerah terus dipertanyakan. Luhkandaku sayang luhkanda melayang kata yang cocok disematkan di pundak penyuluh perikanan daerah saat ini diantara ketidak jelasan status yang dialami.

Kegiatan penyuluhan perikanan yang dilakukan penyuluh perikanan PNS daerah

Sebagai penyuluh perikanan yang memegang wilayah kerja satu hingga beberapa kecamatan, kami sangat mengenal kondisi dan keadaan di wilayah tersebut, baik potensinya maupun karakter pelaku utama perikanan dan kelautan yang ada. Kami memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan pelaku utama dan pelaku usaha binaan kami. Kami dituntut untuk mengikuti perkembangan dinamika pembangunan perikanan karena dianggap memiliki kompetensi dan kemampuan di bidang perikanan dan kelautan.

Tapi, diantara berbagai kelebihan kami itu tidak sedikit penyuluh perikanan yang bekerja dengan segala keterbatasan. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) yang tidak sebanding untuk penyuluh yang berada jauh di pelosok daerah, yang harus menempuh perjalanan bermil-mil bahkan sampai menyeberangi pulau tidak pernah menyurutkan langkah untuk bertemu dengan pelaku utama dan usaha binaannya. Waktu kerja kami yang tidak menentu bahkan di waktu malam dan hari libur tetap membuat kami selalu tersenyum. Harus dipertemukan dengan berbagai kebijakan daerah yang membuat posisi kami kadang terjepit dalam mengambil keputusan. Belum lagi, ketika diperhadapkan dengan pelaku utama atau pelaku usaha yang orientasinya hanya pada bantuan, kedatangan kami tidak membawa arti apa-apa karena tidak membawa sebuah program. Seperti sebuah senapan tanpa peluru.

Sejalan dengan arah pembangunan yang berkembang, salah satu visi dan misi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai induk dari penyuluh perikanan adalah mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan. Percepatan pembangunan perikanan dan kelautan memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan yang berkualitas, kompeten, dan profesional. Di sini disebutkan salah satu unsur pendamping dan mitra sejati pelaku utama dan pelaku usaha adalah penyuluh perikanan.

Namun, yang terjadi di lapangan tidak seperti yang tertuang dalam cerita tersebut. Penyuluh perikanan sebagai ujung tombak percepatan pembangunan perikanan dan kelautan ibarat ujung tombak yang tumpul, jika sampai pada sasarannya pun tidak mampu melumpuhkan lawan. Penyuluh perikanan dianggap tidak bisa mendatangkan keuntungan bagi pemegang kebijakan di pusat hingga kinerjanya selalu mendatangkan pertanyaan.

Tidak hanya sampai disitu, BPSDMKP bagian dari KKP sebagai lembaga yang seharusnya memperhatikan kesejahteraan penyuluh malah semakin membuat penyuluh perikanan daerah terpuruk dengan menghadirkan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebagai pelaksana setiap program kegiatan perikanan kelautan di lapangan. Namun, tidak seperti saudara tertua kami, yaitu penyuluh pertanian yang hidup rukun dan damai dengan THL-TBPP, dalam setiap pelaksanaan program selalu seiring sejalan karena tupoksinya tidak pernah dibedakan oleh Kementan.

Kehadiran Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu isinya yaitu penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi urusan pemerintah pusat, memberi angin segar yang selama ini ditunggu-tunggu luhkanda. Dengan sebuah harapan bisa merubah nasib penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang lebih baik dan mandiri, bisa ikut berpartisipasi dalam setiap program kegiatan KKP, bisa mewujudkan masyarakat perikanan dan kelautan yang cerdas, dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan dan juga kesejahteraan penyuluh perikanan itu sendiri.

Tapi apa lacur, hingga 2 tahun UU 23 dikeluarkan nasib luhkanda justru semakin tidak jelas. Keberadaan kami di daerah jadi pertanyaan karena instansi badan penyuluh yang selama ini menjadi tempat bernaung sebentar lagi dilebur. Menjadi semakin lucu, ketika ada beberapa daerah yang mengharuskan penyuluh perikanan berada di dinas pertanian. Hingga tulisan ini selesai kami pun tidak tau nasib kami di masa mendatang. Luhkanda riwayatmu kini……

Penulis:
Susan Rachmawati Katili, S.Pi
Penyuluh Perikanan Pertama
BP4K Kota Kotamobagu